Polri Vs KPK

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dalam jumpa pers pada hari jumat (30/10) mengatakan penyidik Polri tetap meyakini bahwa dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif yakni Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto menerima uang suap. Namun, Ia mengakui, hingga kini Polri belum memiliki bukti bahwa ada suap senilai Rp 6,7 miliar pada Agustus dan September 2008 yang diduga diberikan kepada Chandra dan Bibit. “Memang uang itu tidak sampai kepada keduanya namun ada output dari upaya itu yakni adanya pencekalan,” katanya.

Kasus suap itu menurut Kapolri dapat dijerat dengan pasal 12E dan 15 UU No 31 tahun 1999 tentang penyuapan.Kapolri mengatakan, penambahan kasus suap dalam kasus ini bukan merupakan inisiatif penyidik tapi atas saran Kejaksaan Agung dalam revisi berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyerahan BAP tahap pertama. Awalnya, Polri hanya menjerat mereka dengan pasal 23 UU No 31 tahun 1999 tentang penyalahgunan wewenang oleh pimpinan KPK.

Kapolri mengatakan, Polri telah mengirimkan berkas kedua tersangka ke Kejaksaan Agung.Ia mengakui dalam kasus ini, Polri telah menetapkan Ari Muladi sebagai tersangka namun bukan tersangka suap tapi penipuan. Namun Polri membebaskan Ari dari tahanan empat hari menjelang masa penahanan berakhir sebab polisi kesulitan untuk melengkapi berkas.Dalam kasus ini, Anggodo Widjoyo, adik buronan KPK yakni Anggoro

Widjoyo telah menyerahkan uang beberapa kali hingga sejumlah Rp 6,7 miliar pada Agustus dan September 2009. Uang itu akan dibagikan ke pimpinan KPK agar cekal Anggoro dicabut. Namun, Anggodo tidak menyerahkan langsung uang itu kepada pimpinan KPK tapi melalui Ari Muladi.Ari lalu menyerahkan uang ke seseorang bernama Y yang hingga kini masih buron. Melalui pengacaranya, Ari telah membantah menyerahkan uang ke pimpinan KPK.

Dan pada Jumat (30/10) malam, dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto dipindahkan dar rutan mabes Polri ke Rumah Tahanan Brigade Mobil Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (30/10) malam. Pemindahan terkait masalah teknis: Rutan Kelapa Dua dianggap lebih layak.

Bibit dan Chandra dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua usai diperiksa di Markas Besar Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Mereka ditahan sejak Kamis sore saat datang ke Mabes Polri untuk wajib lapor.

Reaksi Terhadap Penahanan Bibit-Chandra

Setelah ada pencekalan terhadap Anggoro Widjoyo dan Djoko Tjandra maka KPK tidak melakukan tindakan hukum hingga satu tahun berselang.Sehingga, Masyarakat Antikorupsi meminta pembebasan kedua pimpinan KPK nonaktif tersebut. Mereka mengeksprisikan dukungan dengan menggelar aksi damai di belakang Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Jumat (30/10). Mereka juga mengatakan bahwa tindakan Polri tidak tepat karena penahanan Chandra dan Bibit bisa menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada Yogyakarta juga menilai polisi menyalahgunakan wewenang dengan menahan pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Alasan polisi dinilai tak terbukti dan dipaksakan.

Koordinator PuKat Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengkhawatirkan penahanan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan upaya untuk menutup pemberitaan rekaman dugaan rekayasa penetapan tersangka pimpinan KPK tersebut. “Kita khawatir ada apanya dengan penahanan pimpinan KPK, karena tiba-tiba lahir penahanan,” katanya ketika dihubungi ANTARA, di Jakarta, Jumat(30/10)

Sebelumnya, pimpinan KPK nonaktif, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ditahan oleh Mabes Polri terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan. Karena itu, kata dia, penahanan itu patut dipertanyakan mengingat pasal yang disangkakan terhadap kedua pimpinan KPK tersebut, selalu berubah-ubah. “Banyak yang aneh dengan hal yang disangkakan terhadap kedua pimpinan KPK tersebut,” katanya.

Anehnya, kata dia, meski sangkaan terhadap kedua pimpinan KPK itu berubah-ubah, keduanya tetap dijadikan sebagai tersangka dan ditahan. Terlebih lagi, katanya, muncul rekaman dugaan rekayasa penetapan tersangka pimpinan KPK.
Karena itu, ia mengharapkan KPK sendiri untuk segera mengungkapkan substansi atau isi dari rekaman tersebut. “Agar publik tahu,” katanya.

Ia juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan intervensi kepada Kepolisian dan Kejagung dengan meminta kedua lembaga hukum itu untuk bekerja secara profesional. “Ini semua untuk menyelamatkan keberadaan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi,” katanya.(rie-dikutip dari Republika dan Metrotvnews.com)

About sitiutarirahayu

I am a muslim

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: